Denny Indrayana Homepage

Biografi

Denny Indrayana, S.H., LL.M.,Ph.D, Mengenyam Pendidikan di University of Minnesota School of Law, USA, Program Master Hukum (LL.M.) (1996 – 1997), English Language Center, Minnesota, USA (1995 – 1996),Fakultas Hukum UGM, Sarjana Hukum, (1991 – 1994), University Of Melbourne, Gelar Doctor Of Philosophy, dan saat ini menjabat ketua PukatKorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Zero Tollerance to Corruption

Tidak boleh ada toleransi atas korupsi. Untuk segala sesuatu yang haram, tidak boleh ada permakluman. Terlebih, korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Itu artinya korupsi bukan hanya haram, tetapi kejahatan maha-haram. Untuk menghadapinya tidak boleh ada sikap abu-abu. Justru sebaliknya untuk kejahatan yang telah menistakan kita sebagai bangsa, korupsi lebih tepat dilihat dengan kaca mata hitam-putih: tanpa toleransi.

Tetapi toleransi itulah yang terus terkesan abadi muncul dalam upaya penegakan hukum antikorupsi. Tebang pilih kasih korupsi. Itulah kesan kuat pemberantasan korupsi di sepanjang generasi. Kesan itu selalu muncul, dan terus sulit dibantah. Lihatlah kasus mandeknya pengadilan tindak pidana korupsi yang tersandung isu bisa tidaknya menghadirkan Ketua MA Bagir Manan sebagai saksi. Lihat pula kasus menggantungnya kasus korupsi mantan Presiden Soeharto.

Di kedua kasus itu, toleransi penegakan hukum korupsi menyamar dalam bentuk prosedur hukum yang rumit-berbelit. Akibatnya, yang menjadi polemik adalah apakah Bagir Manan dapat dihadirkan sebagai saksi; apakah Soeharto dapat disidangkan atau tidak. Substansi persoalan apakah telah terjadi tindak pidana korupsi justru terpinggirkan oleh polemik prosedural yang melelahkan dan amat menjemukan.

selanjutnya baca disini

Indonesia Negeri Kaya, Tanpa DosaSiapa bilang Indonesia miskin-papa. Salah besar, bohong benar. Indonesia negara kaya-raya. Negeri makmur-subur, damai-sentosa. Indonesia hanya pura-pura miskin; pura-pura banyak utang; pura-pura banyak teroris; pura-pura banyak masalah. Sejatinya, Indonesia adalah negara paling bahagia di seluruh dunia, di seantero jagat raya.

selanjutnya baca disini.

Stop Politisasi BBMSUDAH menjadi kodrat bahwa keputusan menaikkan harga BBM selalu diikuti panas-dinginnya suhu politik dalam negeri. Suhu politik akan semakin tinggi jika relasi presiden dan parlemen tidak berjalan serasi. Sebagai eksekutor peraturan perundangan, presiden memang mempunyai kewenangan untuk menaikkan harga BBM. Namun, dukungan politik atas kewenangan eksekutorial presiden itu akan sangat bergantung pada konfigurasi politik di DPR. Dinamis dan beragamnya aliansi politik DPR 2004-2009 menyebabkan isu BBM yang amat populis menjelma jadi dagangan politik yang layak “goreng” dalam bursa saham politik tanah air.

selanjutnya baca disini.